Home » Uncategorized » Pensiun dini PNS memberatkan anggaran negara

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi E.E. Mangindaan mengatakan pemerintah belum memiliki rencana pengaturan pensiun dini untuk PNS/ASN demi efisiensi anggaran. Menurut dia, perbandingan jumlah PNS/ASN dengan jumlah penduduk masih moderat dimana masih berada pada level 1,98%, masih lebih rendah jika dibandingkan dengan negara lain yang sudah mencapai 2,1%.

Sayangnya, dia enggan menjelaskan secara terperinci mengenai perhitungan perbandingan tersebut.  Dia menilai pensiun dini akan memberatkan anggaran karena harus ada dana yang diberikan untuk pensiun. Karena itu, lanjutnya, dia lebih memilih pengetatan dalam penerimaan PNS/ASN sehingga tidak memberatkan anggaran.

Selain itu, pihaknya juga tengah mengkaji penerapan rekrutmen untuk pegawai tidak tetap (PTT) di pemerintahan untuk menghemat anggaran.  Adapaun rancangan peraturan pemerintah terkait PTT ini sedang disusun oleh pemerintah.

“Di Kemenpan belum ada kajian terkait pensiun dini. Yang kami sekarang bahas bagaimana jumlah pegawai itu, yang istilah di kami right function, right sizing, jadi harus betul-betul terima jangan sampai berlebih, kalaupun berlebih mungkin bisa berlaku yang dikatakan pensiun dini,” ujar Mangindaan hari ini.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara, tercatat total PNS/ASN di 2010 mencapai 4.598.100 PNS/ASN naik 1,63% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 4.524.205 PNS/ASN. Adapun jumlah PNS/ASN pada 2005-2008 secara berurut adalah 3.662.336, 3.725.231, 4.067.201, 4.083.360.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati sempat mengatakan pemerintah mengaku kurang leluasa dalam mengelola anggaran negara untuk mendanai kegiatan-kegiatan produktif karena tersandera oleh ruang fiskal yang sempit, yakni hanya sekitar 8% dari kapasitas APBN.

Total pagu belanja negara di APBN 2011 sebesar Rp1.229,6 triliun dan sebagian besar sudah teralokasi untuk mendanai kegiatan belanja yang sifatnya mengikat.

Kegiatan belanja itu antara lain untuk transfer ke daerah sebesar Rp393 triliun, bayar bunga dan utang pokok Rp115 triliun, subsidi Rp188 triliun, dana pendidikan Rp240 triliun dan bantuan sosial Rp63 triliun.

Anny mengatakan dalam APBN 2011 memang hanya Rp393 triliun dana transfer ke daerah. Namun, jika memperhitungkan pos belanja lain yang juga dinikmati rakyat di seluruh Indonesia, maka sebenarnya total anggaran belanja negara yang mengalir ke daerah mencapai 70%.

“Tapi ternyata alokasi belanja daerah yang besar itu sebagian besar hanya untuk bayar gaji pegawai. Bahkan ada daerah yang 70% APBD-nya digunakan untuk bayar gaji. Tahun ini saja ada formasi 1 juta PNS/ASND. Apakah memang sebesar itu kebutuhannya? Makanya penting untuk melakukan reformasi manajemen PNS/ASN di pusat dan daerah,” ujarnya.



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:

Comments are closed.