Home » BERITA CPNS » Langgar Disiplin, 642 PNS Pemkot Solo Kena Semprit

Sebanyak 642 pegawai negeri sipil (PNS/ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dikenai sanksi akibat ulah indisiplinernya. Dalam catatan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Solo, ratusan PNS/ASN itu mangkir di acara penting hingga tepergok keluyuran di tempat perbelanjaan saat jam kerja.

Rabu (10/10), ratusan pelayan masyarakat bermasalah dikumpulkan di Pendhapi Gede Balaikota untuk dibina langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto. Berdasarkan klarifikasi Kantor Inspektorat Daerah Nomor 700/679 A/Sekretariat tertanggal 30 Agustus 2012, PNS/ASN terkena sanksi indisipliner yakni 642 orang dari 970 PNS/ASN hasil penjaringan.

Para pelanggar kedisiplinan tercatat sejak pertengahan Juli hingga akhir Agustus 2012.Kepala BKD Solo, Etty Retnowati, menguraikan dari 970 PNS/ASN, 241 di antaranya tak hadir saat upacara Hari Jadi Pemkot Solo ke-66, 168 pejabat tak hadir ketika upacara Detik-detik Proklamasi, 361 mangkir saat upacara penurunan bendera HUT RI dan 172 tak hadir saat apel bersama. ”Sementara 28 PNS/ASN bahkan ketahuan berada di mal dan pasar saat jam kerja,” ujarnya.

Pihaknya sudah menyiapkan sanksi bagi 642 PNS/ASN sesuai jenis pelanggaran dan alasannya. Menurut Etty, ada beberapa kemungkinan PNS/ASN mangkir dari kewajiban. Pertama, PNS/ASN sengaja tidak hadir alias malas. Kedua, PNS/ASN hadir namun lupa mengisi presensi. Ketiga, PNS/ASN sudah mengisi presensi tapi lupa memasukkan bukti kehadirannya.
Terakhir, pimpinan SKPD lupa memberitahukan bahwa stafnya sedang tugas di luar atau sedang sakit.“Untuk PNS/ASN yang keluyuran di mal di luar tugas, inspektorat mendatanya dalam kategori sengaja mangkir. Sanksinya disesuaikan dengan PP 53/2010 tentang Disiplin PNS/ASN dan Surat Walikota No 786. Di dalamnya mengatur jelas bentuk sanksi,” imbuh Etty.

Sementara itu, Budi Suharto meminta PNS/ASN menegakkan kembali sistem kedisiplinan. Dirinya mengakui sistem yang ada belum berjalan dan diterapkan maksimal, terbukti dengan banyaknya PNS/ASN yang terjaring razia indisipliner. “Terjadi pelanggaran berarti ada kegagalan dalam sistem. Apa mungkin hal itu karena pembiaran pimpinan SKPD?,” tukas dia.

Ditambahkan Budi, saat ini Pemkot masih mencari treatment paling pas untuk memupus masalah indisipliner. ”Namun yang terpenting adalah menumbuhkan tanggungjawab secara mendiri,” tandasnya.



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:

Bagi Anda yang ingin mendapatkan Informasi dan Lowongan CPNS 2012-2013 Terbaru melalui Email, silahkan masukkan email Anda disini:

Delivered by PPCI CPNS INDONESIA



Post a Response